Pungutan/Retribusi Di Kota Pekanbaru

Beberapa hari yang lalu saat tim "Humas" KPK mengadaan seminar di sebuah hotel di kota pekanbaru, mereka sempat menyentil tentang begitu banyaknya pungutan yang ada di kota pekanbaru. Bahkan diibaratkan seperti hidup di jaman VOC, karena apa saja dan kalo bisa semua di pajak oleh pemerintah kota pekanbaru.

Salah satu contohnya ialah pajak/retribusi atas tabung pemadam kebakaran. Bisa di bayangkan, bahwa masyarakat yang sudah membeli tabung pemadam kebakaran untuk setiap kantor dan ruko mereka, di wajibkan menyetor retribusinya pertabung setiap tahun kepada pemerintah kota pekanbaru. Pungutan-pungutan yang tidak perlu seperti inilah yang harusnya di kurangi dan dihilangkan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, demikian saran dari mereka.
Selain itu retribusi/pajak daerah sangat rawan sekali untuk di salah gunakan karena pengelolaannya terbatas dan sukar untuk di lakukan audit.

Atas berita tersebut, pak walikota pekanbaru sampai perlu memberikan komentar di sebuah harian bahwa kalo tidak dari pungutan/retribusi yang di himpun dari kota pekanbaru maka kas daerah kota akan sangat kurang sekali. Jadi itu semua di lakukan untuk memenuhi keperluankas daerah kita. Beliau juga mengatkan tidak pernah mendengar keberatan dari para pengusaha karena retribusi tabung pemadam kebakaran itu tidak lebih dari Rp.25 ribu saja. Tapi kalo mau di batalkan beliau juga tidak keberatan tetapi baru akan di lakukan tahun 2009.(he...he...he katanya harus tunggu persetujuan DPRD).

Melihat dan berkaca dari hal sepele itu saya hanya bisa "mengkernyitkan jidat" Kog bisa ya ada dua pandangan dan laporan yang sangat kontras. KPK mendapat masukan bahwa pungutan2 itu cukup memberatkan, sedangkan pihak pemko merasa tidak pernah mendengar keberatan para pengusaha..?!#%@?!!

Saran saya mari kita keluar dari tempat kita memandang untuk bisa melihat segala sesuatunya lebih objectif dan tepat. "Looking from outside the box" Kalo pihak pemko hanya melihat dari kacamata pemerintah daerah maka tidak akan pernah menangkap aspirasi pengusaha. Coba untuk melihat dari sudut pandang yang netral gitu lho pak.
Uang untuk mendanai jalannya pemerintahan di kota pekanbaru memang sangat di perlukan, dan tidak bisa diandalkan hanya adari APBD saja, tetapi pihak pemko harus lebih kreatif menggali dan melihat peluang semua sumber daya yang ada di kota pekanbaru. Misalnya saja, apakah sudah pernah diterapkan pajak/retribusi untuk beberapa aspek yang berkaitan dengan para pengusaha sawit yang sekarang sedang "diatas angin"? Ini hanya usul lho.....